 |
| Petugas mengingatkan warga yang sedang antre mengambil sembako KKS di Kantor Kecamatan Kota Kendal, Selasa (11/1/2022). (Foto: edi prayitno/kontributor Kendal) |
KENDAL, LKT News - Sebanyak 10.368 kepala keluarga atau warga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tahun 2021 mendapat bantuan sembako PPKM darurat.
Adapun penyaluran bantuan berupa sembako untuk KKS dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kota Kendal, Selasa (11/1/2022).
Bantuan tersebut diberikan selama 3 bulan di awal tahun 2022 dengan besaran Rp200 ribu perbulan dan hanya bisa ditukar dengan sembako di e-warung yang sudah ditunjuk.
Warga rela berdesakan untuk mendapatkan panggilan lebih awal, sehingga mengabaikan jaga jarak sekalipun sudah pakai masker. Petugas yang berjaga kewalahan mengingatkan warga untuk tidak berkerumun.
Baca Juga : Minim Armada dan Tenaga Kebersihan, DLH Kendal Kebingungan Atasi Masalah Sampah di 20 Kecamatan
Camat Kota Kendal, Asiati Rosyada mengatakan, sebenarnya untuk pengambilan bantuan sudah dijadwalkan perkelurahan.
"Ada sekitar 10.368 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan sembako PPKM darurat," terangnya.
Lebih lanjut, pembagian Bansos ini merupakan tanggung jawab himpunan bank penyelenggara atau Himbara.
Sementara warga yang menerima bantuan, Srani merasa senang, karena bantuan ini dapat membantu untuk kebutuhan sehari-hari.
"Alhamdulillah bisa dapat bantuan meski bentuknya sembako setidaknya dapat mengurangi beban kebutuhan sehari-hari," ujarnya.
Baca Juga : Bupati Kendal Lakukan Kunjungan ke Pabrik di KIK, Manager: Kami Siap Bekerja Sama
Bagi pemilik warung yang akan membagikan bantuan, sudah menyiapkan sembako yang akan ditukarkan.
"Nantinya penerima akan menerima sembako berupa beras 13 kilogram, telur 1 kilo dan buah tergantung harga saat ini," ujar Endang Lestari, pemilik e-warung Kelurahan Karangsari.
Baca Juga: Bupati Dico Himbau Bantuan Sembako Jangan Dijual dan Harus Dimanfaatkan dengan Baik
Bupati Kendal, Dico M Ganinduto yang melakukan tinjauan pembagian bantuan ini mengatakan, ini bantuan stimulus dari pemerintah agar dimanfaatkan betul sehingga bisa membantu kebutuhan hidup di tengah pandemi.
"Jangan sampai ada yang dijual," tegasnya.
Terkait adanya warga yang sebelumnya mendapat bantuan dan kali ini tidak akan dilakukan pengecekan data baik dari Dinsos maupun dari masing masing desa. (Edi Prayitno)
